MURATARA – Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan tahapan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui Rapat Paripurna DPRD, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara bersama DPRD terus memperkuat sinergi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bupati Musi Rawas Utara, H. Devi Suhartoni, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam agenda penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Senin (6/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, H. Devi Arianto, dan dihadiri Wakil Bupati H. Junius Wahyudi, Sekretaris Daerah H. Elvandary, unsur pimpinan dan anggota DPRD, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta tamu undangan lainnya.
Penyampaian jawaban eksekutif merupakan bagian penting dari mekanisme pembahasan Raperda yang menjadi wadah dialog konstruktif antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Dalam forum tersebut, berbagai pandangan, masukan, serta saran dari fraksi-fraksi DPRD dijawab dan dibahas secara menyeluruh sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Melalui pembahasan yang berlangsung secara terbuka dan penuh semangat kebersamaan, diharapkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat disepakati bersama sehingga menjadi landasan yang kuat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mempercepat pembangunan, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. (Ocep)
